News Rantau – Dirut BPJS Kesehatan melontarkan pernyataan tegas kepada anggota DPR terkait persoalan data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menantang siapa pun yang merasa mampu menangani dan membereskan data PBI untuk turun langsung mengelola persoalan tersebut. Bahkan, ia menyatakan kesiapan menggaji pihak yang sanggup menyelesaikan masalah validasi dan pembaruan data peserta.
Dirut BPJS Kesehatan menegaskan bahwa persoalan data PBI tidak sederhana. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian sosial mengelola dan memperbarui data penerima bantuan, sementara BPJS Kesehatan menjalankan fungsi administrasi kepesertaan dan layanan jaminan kesehatan. Ia menilai banyak pihak kerap menyalahkan BPJS ketika menemukan data tidak sinkron, padahal lembaganya tidak memegang kewenangan penuh atas penetapan peserta PBI.
Baca Juga : Aparat Kuasai Bandara Korowai Batu Usai Penembakan Pesawat Smart Air
Dalam rapat bersama DPR, ia menyampaikan bahwa perbedaan data sering muncul akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung cepat. Perpindahan domisili, perubahan status pekerjaan, hingga dinamika kependudukan memengaruhi validitas data. Ia mengajak semua pihak memperkuat koordinasi lintas instansi agar pembaruan data berjalan lebih akurat dan berkelanjutan.
Dirut BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya integrasi sistem digital antarinstansi. Ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat verifikasi dan meminimalkan duplikasi data. Menurutnya, kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan DPR akan mempercepat penyelesaian persoalan PBI.
Pernyataan tersebut memicu respons beragam dari anggota dewan. Sebagian anggota DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, sementara yang lain mendukung penguatan sinergi kelembagaan. Publik berharap polemik ini melahirkan solusi konkret, bukan sekadar perdebatan.
Melalui sikap terbuka dan tantangan tersebut, Dirut BPJS Kesehatan ingin mendorong tanggung jawab bersama dalam memperbaiki tata kelola data PBI. Ia mengajak semua pihak fokus pada solusi demi memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
